Demak, NusantaraGate.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat dinilai tidak hanya sekadar pemenuhan asupan gizi bagi anak didik, tetapi juga menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, Maskuri, menyoroti dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat desa sejak program ini bergulir. Menurutnya, efek ganda (multiplier effect) dari program MBG sangat nyata, terutama bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pertanian, hingga peternakan lokal di Demak.
”Telur laris manis, peternak ayam laris manis, sayur-mayur juga demikian. Bahkan pembuat roti kini banyak yang menyuplai kebutuhan MBG. Uang akhirnya berputar di desa dan lingkungan sekitar program,” jelas Maskuri saat memberikan keterangan di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak, Jumat (6/3/2026).
Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal di Demak
Lebih lanjut, Maskuri yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak ini memaparkan besarnya serapan tenaga kerja dari berdirinya dapur-dapur umum MBG. Secara nasional, program ini diperkirakan telah menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja.
Di Kabupaten Demak sendiri, dampaknya sangat signifikan dengan berdirinya sekitar 140 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keberadaan SPPG ini membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga yang berdomisili di sekitar lokasi dapur.
”Jika satu SPPG mempekerjakan sekitar 50 orang, maka tenaga kerja yang terserap cukup besar. Semua berasal dari lingkungan sekitar, mulai dari karyawan, relawan dapur hingga petugas distribusi,” urainya.
Bedah Pagu Anggaran Rp 15 Ribu dan Pengawasan
Menanggapi adanya perbincangan publik terkait perbedaan nilai pagu anggaran yang diterima oleh penerima manfaat, Maskuri memberikan rincian yang transparan. Ia menjelaskan bahwa dari total anggaran Rp 15.000 per porsi, peruntukannya telah dibagi secara proporsional agar operasional dapur tetap berjalan sehat.
Rinciannya, sekitar Rp 3.000 dialokasikan untuk biaya operasional dapur, lalu Rp 2.000 untuk insentif pekerja dan biaya fasilitas. Sementara itu, sisa Rp 10.000 digunakan murni untuk belanja bahan makanan bergizi bagi para siswa.
”Jika dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab, sebenarnya skema itu sudah cukup baik. Namun memang karakter manusia berbeda-beda, sehingga pengawasan dan regulasi akan terus diperbaiki,” tegas Maskuri.
Ia menambahkan, pemerintah pusat terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan fasilitas, pengelolaan dapur, hingga sistem distribusi makanan. Bahkan, transparansi harga bahan pangan kini mulai diterapkan secara ketat.
”Kini harga-harga bahan seperti telur, ayam dan buah sudah tercantum sehingga masyarakat bisa menilai langsung dan ikut mengawasi,” imbuhnya.
Investasi Masa Depan yang Dongkrak Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, perputaran ekonomi desa dan perbaikan gizi ini bermuara pada satu tujuan besar: investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui program MBG, negara dinilai telah hadir menyapa langsung sekitar 60 juta anak didik di seluruh Indonesia.
”Ini merupakan investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, memiliki penalaran tinggi, dan mampu bersaing dengan negara lain,” tutur Maskuri.
Kesuksesan implementasi program kerakyatan inilah yang dinilainya sukses mendongkrak tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Merujuk pada data terbaru, Maskuri menyebut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berada di posisi yang sangat kuat.
”Berdasarkan survei Indikator Politik, tingkat kepercayaan terhadap Pak Prabowo mencapai 79,9 persen. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap beliau, termasuk terhadap program kerakyatannya, sangat tinggi,” pungkasnya.

.jpg)
.jpg)





