.jpg)
.jpg "banner 970x250")
Kota Semarang, NusantaraGate.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membuka ruang dialog terbuka bersama 178 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia. Kegiatan ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional BEM SI di Semarang pada Senin (27/7/2026).
Alih-alih menyampaikan pidato yang panjang, Menko Pangan langsung mempersilakan para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka dibebaskan melontarkan kritik, protes, hingga mempertanyakan berbagai kebijakan pemerintah tanpa adanya pembatasan.
”Pembukaan sudah banyak yang pidato, sekarang kita dialog saja. Waktu kita satu jam. Kritik boleh, protes boleh,” ujar Zulkifli Hasan yang langsung disambut antusias para peserta.
Bagi Menko Pangan, demokrasi yang sehat tidak boleh berhenti hanya pada penyampaian aspirasi di ruang publik. Hal tersebut harus berlanjut dalam ruang dialog yang memungkinkan pemerintah mendengar, menjelaskan, dan memperbaiki kebijakan.
Oleh karena itu, forum bersama mahasiswa ini harus menjadi sebuah ruang diskusi yang terbuka secara dua arah. Forum akademis ini tidak boleh berhenti sekadar menjadi kegiatan seremonial belaka.
”Demokrasi tidak berhenti di jalan, tetapi harus dilanjutkan di ruang dialog. Demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Setelah aspirasi disampaikan, pemerintah berkewajiban membuka ruang diskusi. Mahasiswa berhak mempertanyakan seluruh kebijakan pemerintah, dan menjadi tugas kami menjelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Sesi dialog tersebut dipastikan berlangsung dengan sangat dinamis. Para mahasiswa secara kritis menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Mereka juga menyoroti tata kelola sektor pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga arah pembangunan nasional. Seluruh pertanyaan tersebut dijawab secara langsung oleh Menko Pangan dalam suasana diskusi yang terbuka.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli mengingatkan bahwa persoalan pangan merupakan tantangan terbesar dunia pada abad ke-21. Ia turut mengutip data State of Food Security and Nutrition dari FAO yang dirilis pada Juli 2026.
Berdasarkan laporan tersebut, satu dari tiga penduduk dunia tercatat masih menghadapi persoalan akses gizi. Masalah pangan saat ini bukan sekadar ketersediaannya melainkan juga soal akses, sehingga setiap negara dituntut untuk terus memperkuat ketahanan pangannya.
Menurutnya, Indonesia memang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, negara ini masih menghadapi berbagai persoalan tata kelola yang harus terus dibenahi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerintah saat ini memilih untuk berpihak secara langsung kepada kelompok masyarakat akar rumput. Fokus keberpihakan tersebut ditujukan kepada kelompok yang selama ini dinilai paling rentan, yaitu para petani dan nelayan.
”Tidak mungkin petani dan nelayan mampu bersaing sendiri tanpa keberpihakan negara. Karena itu pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan agar mereka memperoleh akses yang lebih baik terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan ekonomi seperti Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.
Menko Pangan menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan swasembada bukan sekadar upaya mengejar peningkatan angka produksi. Lebih jauh dari itu, langkah strategis ini bertujuan kuat untuk menjaga kedaulatan bangsa.
Menurutnya, seluruh sektor strategis ini tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas. Jika itu terjadi, maka pihak yang kuat akan semakin mendominasi, sementara petani kecil justru semakin kehilangan ruang untuk berkembang.
Menutup sesi dialog tersebut, Menko Pangan memberikan pesan khusus kepada seluruh peserta Rakornas. Ia mengajak mahasiswa untuk terus menjaga tradisi berpikir kritis sekaligus ikut mengambil bagian dalam membangun solusi bagi bangsa.
”Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Tidak ada negara lain yang lebih ingin Indonesia maju selain rakyat Indonesia sendiri. Karena itu mari kita kawal negeri ini bersama-sama. Kritik tetap diperlukan, tetapi dialog dan gotong royong adalah jalan agar kritik itu benar-benar melahirkan perubahan,” pungkasnya.
