.jpg)
.jpg "banner 970x250")
Jakarta, NusantaraGate.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam kondisi prima untuk menahan guncangan ekonomi global akibat memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Optimisme ini didasari oleh kinerja penerimaan negara yang melonjak signifikan di awal tahun.
Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri pertemuan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan Presiden, Wakil Presiden, Ketua Umum Partai Politik, dan diplomat senior di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.
Penerimaan Pajak Melonjak 30%
Salah satu indikator utama ketahanan fiskal Indonesia saat ini adalah kenaikan pungutan pajak yang cukup tajam. Purbaya mengungkapkan bahwa penerimaan pajak pada awal 2026 mencatatkan pertumbuhan hingga 30%.
”Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi nggak ada masalah. Tax collection kita juga membaik, Januari kan tumbuhnya 30%. Itu angka yang signifikan sekali, artinya ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang, pajak, dan bea cukai,” papar Purbaya.
Simulasi Ketahanan Harga Minyak
Terkait dampak perang terhadap harga minyak dunia, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan stress test atau simulasi terhadap berbagai skenario kenaikan harga minyak. Ia menjamin APBN mampu menyerap gejolak harga setidaknya untuk satu tahun ke depan.
”Pokoknya kita hitung simulasi harga minyak di level tertentu ya, setahun, untuk anggaran setahun ini, jadi masih bisa di-absorb kalau harga minyak naik,” jelasnya.
Lebih rinci, Purbaya menyebutkan batas aman yang masih dapat dikendalikan oleh anggaran negara. Kenaikan harga minyak hingga level US$ 80 per barel dinilai masih sangat aman, bahkan jika menyentuh US$ 92 per barel sekalipun, APBN dipastikan masih terkendali.
”Kan channel-nya melalui ekspor ataupun harga minyak. Harga minyak sudah ke US$ 80, saya hitung sampai US$ 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya. Jadi, tidak masalah,” tegas Menkeu.
Namun, jika harga minyak melonjak ekstrem melampaui perhitungan tersebut, pemerintah siap mengambil langkah antisipatif lanjutan.
”Kalau terlalu tinggi, kalau ekstrem sekali akan kita hitung ulang,” pungkasnya.
