.jpg)
.jpg "banner 970x250")
SEMARANG, NusantaraGate.com – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, Ayi Riyanto, resmi dikukuhkan pada Jumat (9/10/2026). Pengukuhan tersebut dilangsungkan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memimpin langsung prosesi pengukuhan tersebut. Ayi Riyanto hadir menggantikan pejabat sebelumnya, Buyung Wiromo Samudro, yang kini bertugas sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP, Setya Nugraha. Sederet pejabat penting mulai dari Forkopimda, bupati dan walikota se-Jawa Tengah, hingga pimpinan BUMN dan BUMD turut hadir.
Dalam sambutannya, Gubernur Ahmad Luthfi menekankan pentingnya peran BPKP sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Kehadiran BPKP diharapkan mampu memastikan pengelolaan anggaran berjalan akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
”Saya mengajak Bupati dan Walikota agar memanfaatkan kehadiran BPKP sebagai ruang konsultasi dan perbaikan sehingga kita bisa mengetahui risiko lebih awal, menerima masukan dan melakukan koreksi secara terbuka,” ujar Ahmad Luthfi.
Usai dikukuhkan, Ayi Riyanto menegaskan bahwa dirinya akan langsung memfokuskan perbaikan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Langkah ini dinilai krusial guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
”Kami akan fokus di sana, ya SPIP. SPIPnya kita perbaiki. Di dalamnya juga ada risk management dan sebagainya,” ujar Ayi Riyanto kepada awak media.
Ayi menjelaskan bahwa lemahnya penerapan SPIP sering kali menjadi celah bagi seseorang tersandung kasus hukum hingga operasi tangkap tangan. Oleh karena itu, penguatan sistem tata kelola harus terus dikawal secara berkelanjutan.
”SPIP kalau tidak diterapkan dengan baik, memang jatuhnya sistem lingkungan pengendaliannya enggak terbentuk dengan baik, maka makin banyaklah orang-orang yang terkena kasus tadi, KPK. Ya tadi, karena sistem pengendaliannya belum berjalan dengan baik,” tegas Ayi.
Sementara itu, Deputi PPKD BPKP, Setya Nugraha, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas serta menutup ruang penyimpangan dalam pengawasan keuangan pembangunan.
”BPKP hadir sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, Perguruan tinggi negeri maupun instansi vertikal. Kami hadir sejak awal melalui asistensi, konsultasi, evaluasi dan assurance sehingga para pemimpin memiliki dasar yang cukup untuk mengambil keputusan, memperbaiki sistem dan mencegah risiko,” jelas Setya Nugraha.
Setya Nugraha juga berharap Perwakilan BPKP Jateng dapat terus mengawal penanganan berbagai persoalan daerah secara optimal. Perangkat manajerial seperti manajemen risiko, SPIP, dan IEPK harus dijalankan secara disiplin untuk kesejahteraan masyarakat.
”Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah selalu siap bersinergi serta berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah,” pungkas Setya Nugraha.
