.jpg)
.jpg "banner 970x250")
SALATIGA, NusantaraGate.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan memperluas kolaborasi lintas sektor. Kali ini, perguruan tinggi didorong untuk turun tangan langsung mendampingi masyarakat hingga ke pelosok desa.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup hanya bertumpu pada penyaluran bantuan sosial. Kehadiran akademisi dan mahasiswa dinilai sangat penting untuk mengidentifikasi persoalan warga serta mendorong kemandirian ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, pada Kamis, 15 Oktober 2026.
“Gandeng kami, Pak. Libatkan para bupati, wali kota, libatkan para kepala desa, sehingga anak-anak kita nanti tahu terkait dengan problem-problem masyarakat miskin,” kata Ahmad Luthfi di hadapan para sivitas akademika.
Dorongan kolaborasi ini bergulir di tengah tren positif penurunan angka kemiskinan di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jateng turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
Jumlah penduduk miskin tercatat berkurang sebanyak 81.250 orang, yakni dari 3,37 juta jiwa menjadi 3,29 juta jiwa. Kendati menunjukkan perbaikan, Pemprov Jateng berkomitmen memperkuat intervensi agar program pembangunan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Hingga tahun 2026, Pemprov Jateng telah menjalin kerja sama strategis dengan 123 perguruan tinggi. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang melibatkan 49 kampus.
Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai program nyata, seperti Program Kecamatan Berdaya, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, pendampingan usaha mikro, hingga renovasi rumah tidak layak huni. Sejumlah kampus terkemuka seperti UGM, Undip, Udinus, Unika Soegijapranata, Polines, dan Unsoed turut ambil bagian.
Menurut Luthfi, sektor pendidikan memegang peranan krusial sebagai fondasi utama dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem di masyarakat.
“Pendidikan menjadi modal dasar dari warga miskin ekstrem untuk tidak miskin kembali,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya pergeseran fokus dari sekadar bansos menuju pemberdayaan mandiri.
“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” ungkap Muhaimin.
Sebagai bentuk komitmen nyata dalam Rakornas tersebut, sejumlah perguruan tinggi seperti UKSW, Udinus, Unissula, dan Universitas Nusa Cendana turut mendeklarasikan penyediaan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2027 mendatang.
