.jpg)
.jpg "banner 970x250")
Surabaya, NusantaraGate.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, menggelar pertemuan strategis dengan jajaran DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim di Hotel Sheraton Surabaya, Jumat (6/3/2026). Pertemuan ini berfokus pada sinergi percepatan program 3 Juta Rumah Subsidi yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Khofifah menyampaikan apresiasi atas kontribusi para pengembang dalam menekan angka backlog (kekurangan) perumahan di Jatim. Berdasarkan data BPS Susenas 2023, angka backlog kepemilikan rumah di Jatim masih mencapai 1,86 juta Kepala Keluarga (KK), ditambah 2,54 juta KK yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
”Upaya pemerintah mengatasi permasalahan ini dilakukan lewat Program 3 Juta Rumah Subsidi. Pemerintah juga memberikan insentif seperti pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ujar Khofifah.
Hingga saat ini, komitmen pengembang di Jatim terbilang tinggi. Khofifah merinci terdapat 32.384 unit rumah MBR yang masuk radar, terdiri dari 6.947 unit ready stock, 10.087 unit dalam tahap pembangunan, dan 15.350 unit yang direncanakan bangun pada 2026. Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Jatim juga menjadi salah satu yang tertinggi di tingkat nasional.
Keluhan REI Jatim soal Lahan Sawah Dilindungi (LSD)
Dalam pertemuan tersebut, Ketua REI Jatim, M. Ilyas, turut menyampaikan curhatan tajam dari para pengembang. Ia menyoroti kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari Kementerian ATR/BPN yang dinilai berpotensi mematikan sektor perumahan.
Ilyas membeberkan banyak lahan tidak produktif—seperti perbukitan atau area tanpa sumber air—yang justru masuk zona LSD sehingga haram dibangun perumahan. Bahkan, ratusan proyek yang sudah mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) ikut mandek terganjal aturan ini.
Secara nasional, ada sekitar 128 proyek perumahan senilai Rp23 triliun yang mandek akibat LSD. Parahnya, 20-30 persen dari total proyek tersebut berada di wilayah Jawa Timur.
”Pembangunan perumahan melibatkan lebih dari 170 industri turunan. Jika sektor ini terhambat, jutaan tenaga kerja berpotensi kehilangan pekerjaan, dan pemerintah daerah akan kehilangan potensi PAD,” keluh Ilyas.
Ilyas menegaskan pihaknya mendukung penuh program ketahanan pangan, namun ia mendesak pemerintah pusat untuk lebih realistis. Aturan yang mewajibkan 87% luas lahan daerah sebagai lahan sawah dinilai sangat sulit diterapkan di Pulau Jawa yang padat penduduk namun min im lahan.
