.jpg)
.jpg "banner 970x250")
SUKOHARJO, NusantaraGate.com – Ribuan unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah dituntut untuk tidak sekadar menjadi bangunan fisik belaka. Keberadaannya harus mampu berfungsi secara nyata sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat perdesaan.
Data resmi Pemprov Jateng per 12 Oktober 2026 mencatat, dari total 8.523 koperasi yang telah terbentuk, sebanyak 5.895 gedung telah rampung dibangun seratus persen. Kendati demikian, baru sekitar 5.427 unit atau 64 persen di antaranya yang sudah beroperasi secara aktif.
Persoalan percepatan operasionalisasi tersebut menjadi fokus utama dalam agenda kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Keduanya didampingi langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau sejumlah KDKMP di Kabupaten Sukoharjo pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan menyambangi tiga unit KDKMP di wilayah Kecamatan Baki, yakni di Desa Purbayan, Kadilangu, dan Menuran. Di lokasi itu, mereka memantau langsung aktivitas gerai, ketersediaan gudang, kelancaran transaksi, hingga pemasaran produk unggulan UMKM lokal.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur fisik koperasi harus diiringi dengan kegiatan operasional yang produktif. Tujuannya agar fasilitas tersebut memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi warga sekitar.
“Tentu gedung ini tidak ada manfaatnya kalau tidak diisi. Tujuannya agar koperasi ini bisa melayani kebutuhan masyarakat desa dengan tepat,” ujar Zulkifli.
Ia menambahkan bahwa pengembangan KDKMP merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi hingga ke tingkat perdesaan. Koperasi ini diarahkan untuk menyediakan bahan pangan pokok, pupuk serta LPG bersubsidi, layanan keuangan, hingga menampung hasil produksi petani serta pelaku UMKM.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Linda Widiastuti Ariningrum, menyampaikan bahwa pihaknya terus menggenjot proses verifikasi dan validasi kesiapan gerai. Dari total target prioritas sebanyak 4.230 KDKMP, progres di lapangan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sebagai langkah penguatan tata kelola, Pemprov Jateng juga menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 5.040 bendahara KDKMP. Pelatihan ini dilangsungkan secara bertahap mulai Oktober hingga akhir November 2026.
Pemerintah turut memfasilitasi kontak bisnis di 35 kabupaten/kota serta menyediakan satu tenaga manajer pendamping dengan pembiayaan selama dua tahun pertama. Setelah masa dukungan berakhir, koperasi diharapkan mampu berjalan secara mandiri dan profesional.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebelumnya menekankan bahwa pengembangan koperasi harus disesuaikan dengan kearifan lokal dan potensi karakteristik di masing-masing wilayah. Model bisnis yang diterapkan tidak boleh dipukul rata sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.
“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya,” tegas Luthfi.
Di Kabupaten Sukoharjo sendiri, sebanyak 151 gedung KDKMP telah selesai dibangun dari total 167 desa yang ada. Melalui sinergi lintas sektor, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu tumbuh sehat serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi mandiri bagi masyarakat desa.
