.jpg)
.jpg "banner 970x250")
DEMAK, NusantaraGate.com – Pemerintah Kabupaten Demak mencanangkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) 2026 untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga tingkat desa dan kelurahan. Program ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah kekerasan, perkawinan anak, diskriminasi, serta berbagai persoalan keluarga.
Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) Kabupaten Demak, H. Amir Mahmud, S.Sos., M.T., menyatakan bahwa RBI dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang terpadu. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah desa, masyarakat, keluarga, dunia usaha, media, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan program ini bukan sekadar tempat berkumpul biasa, melainkan ruang interaksi bagi warga untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial. “RBI bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, belajar, mengidentifikasi persoalan di lingkungannya, serta mencari solusi bersama,” ujarnya dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan RBI di Kabupaten Demak, Rabu (28/10/2026).
Menurut Amir, keberadaan RBI diharapkan mampu meningkatkan kemandirian perempuan serta memperkuat pemahaman keluarga tentang pengasuhan positif. Program ini juga diorientasikan untuk memperluas akses informasi dan layanan yang mudah dijangkau bagi perempuan dan anak di pedesaan.
Di sisi lain, Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah, S.E., menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama. Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan, sedangkan anak merupakan generasi penerus yang berhak tumbuh dalam lingkungan aman dan memperoleh kesempatan yang setara.
Ia menilai bahwa upaya menciptakan lingkungan yang kondusif tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pundak pemerintah daerah saja. “Upaya untuk menghadirkan lingkungan yang nyaman dan aman bagi perempuan dan anak tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, sebab dibutuhkan kepedulian keluarga, partisipasi masyarakat, serta keterlibatan seluruh unsur yang ada di desa dan kelurahan,” kata Eisti’anah.
Bupati juga meminta agar pelaksanaan program RBI tidak berhenti pada tahap pencanangan atau kegiatan yang bersifat seremonial belaka. Setiap desa dan kelurahan harus mampu menerjemahkan program tersebut menjadi aksi nyata yang relevan dengan potensi serta persoalan lokal.
Selain itu, koordinasi lintas sektor dan jaminan keamanan bagi perempuan serta anak yang membutuhkan bantuan harus diprioritaskan secara maksimal. Masyarakat harus merasa aman dan nyaman saat menyampaikan pengaduan tanpa takut, malu, atau khawatir menghadapi stigma negatif.
Rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Demak. Acara tersebut juga menghadirkan narasumber Yuli Sulistyanto dari Yayasan Setara Semarang yang memaparkan materi tata kelola RBI.
Yuli Sulistyanto menyampaikan materi mendalam mengenai peran masing-masing jenjang pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan. Paparan tersebut difokuskan pada upaya mewujudkan RBI yang nyaman dan responsif terhadap isu pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
Sebelumnya, sosialisasi program RBI ini telah lebih dulu dilaksanakan di Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Mijen. Melalui program strategis tersebut, Pemkab Demak berharap semakin banyak desa yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan demi mewujudkan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan.
