DEMAK, NusantaraGate.com – Rencana pengalihan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah daerah ke pusat mendapat sorotan Pemkab Demak. Kebijakan ini dinilai mampu memberi ruang fiskal lebih besar bagi pembangunan daerah.
Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah, SE, menyambut positif rencana strategis tersebut. Kendati demikian, pihak pemkab masih menanti kepastian aturan resmi dari pemerintah pusat.
“Secara resmi kami belum mendapatkan surat resmi terkait informasi tersebut. Kami masih menunggu kebijakan dan petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ujar Eisti’anah, Senin (24/08/2026).
Apabila pengalihan status benar-benar terealisasi, beban APBD untuk penggajian pegawai bakal terpangkas. Dana tersebut nantinya dapat dialihkan untuk mendanai sektor pembangunan dan pelayanan publik.
“Kalau memang kebijakan di atas PPPK berubah status jadi pegawai pusat, kita bersyukur begitu. Otomatis anggaran kita keluarkan untuk penggajian bisa dialihkan untuk pembangunan,” tutur Bupati, didampingi Wabup KH Muhammad Badruddin dan Sekda H Akhmad Sugiharto.
Di samping itu, Pemkab Demak juga tengah menyiapkan skema rekrutmen CPNS 2026. Berdasarkan data BKPSDM, formasi ini menyasar PPPK paruh waktu serta lulusan baru (fresh graduate).
Langkah tersebut diambil guna menutupi kekurangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah. Bupati berharap kedua kelompok tersebut dapat terakomodasi secara optimal.
“Kita memperhatikan yang PPPK paruh waktu dan fresh graduate juga agar semua terakomodir. Sehingga Pemerintah Kabupaten ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, karena kalau kita lihat SDM-nya memang kurang,” tuturnya.
Pemerintah pusat sendiri merancang kebijakan ini untuk mengangkat status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Khusus di Kabupaten Demak, jumlah tenaga PPPK paruh waktu tercatat mencapai sekitar 2.000 orang.

.jpg)
.jpg)





