.jpg)
.jpg "banner 970x250")
Muara Enim, NusantaraGate.com – Bagi perempuan Desa Penyandingan, Kabupaten Muara Enim, sungai yang mendadak keruh setelah hujan deras bukan sekadar fenomena alam biasa. Kondisi itu dapat menjadi pertanda kuat bahwa sesuatu sedang terjadi di hulu Hutan Adat Ghimbe Pramunan.
”Kalau hujan deras dan sungai tiba-tiba keruh, itu tanda dari hulu ada masalah. Biasanya ibu-ibu yang pertama sadar,” ujar Ani Tasria, Ketua KUPS Perempuan Anak Belai sekaligus Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Ghimbe Pramunan.
Hutan Adat Ghimbe Pramunan tercatat memiliki luasan area mencapai sekitar 43,7 hektare. Kawasan ini menjadi bagian vital bagi kehidupan masyarakat sekitar karena menyimpan sumber air serta kekayaan flora.
Namun, hutan tersebut tetap tidak terlepas dari ancaman praktik penebangan liar tanpa izin adat. Aktivitas ilegal di wilayah perbatasan itu dinilai dapat meningkatkan risiko pohon tumbang dan longsor saat musim hujan tiba.
Menghadapi ancaman kelestarian tersebut, kelompok perempuan desa sama sekali tidak tinggal diam. Mereka ikut terjun memantau kondisi hutan melalui pengamatan langsung terhadap aliran sungai hingga pelacakan tanda-tanda penebangan.
Pemantauan rutin ini dilakukan secara terjadwal melalui rute-rute khusus di dalam dan sekitar area hutan. Temuan mereka akan dicatat dan dibahas dalam pertemuan bulanan LPHA untuk menentukan langkah penegakan aturan adat.
Selain mengamati sungai dan pepohonan, kelompok perempuan turut memantau ketersediaan bambu, rotan, serta tanaman pisang. Tujuannya tak lain untuk memastikan pemanfaatan sumber daya tersebut tetap berada di dalam batas toleransi.
”Hutan ini dari dulu sudah dijaga nenek moyang kami. Ada batasannya, ada aturannya. Tidak boleh rusak,” kata Ani.
LPHA Ghimbe Pramunan tercatat memiliki sekitar 39 anggota yang terbagi ke dalam dua kelompok usaha perhutanan. Keterlibatan aktif perempuan di dalamnya kini menjadi salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan kawasan.
Konsep penjagaan ini berakar kuat pada sistem adat Semende yang menitikberatkan pada prinsip tunggu tubang. Adat ini memberikan hak waris kepada anak pertama dengan amanah besar untuk menjaga dan tidak mengeksploitasi alam.
Aturan perlindungan ini semakin diperkuat setelah Hutan Adat Ghimbe Pramunan memperoleh legalitas resmi dari kementerian terkait. Kini, aksi penebangan pohon besar tanpa izin dapat dikenai sanksi berat, termasuk kewajiban menyembelih kerbau.
Bagi masyarakat Desa Penyandingan, perlindungan hutan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan mereka untuk memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, para perempuan desa mulai mencari cara inovatif memanfaatkan hasil alam tanpa perlu merusak lingkungan.
Pada tahun 2023, mereka akhirnya sepakat untuk membentuk KUPS Perempuan Anak Belai. Kelompok ini beranggotakan 24 ibu rumah tangga dan 10 lansia yang terampil mengolah pangan serta membuat anyaman.
Pisang kemudian dipilih sebagai salah satu tanaman strategis yang akan dikembangkan secara agroforestri. Tanaman ini dinilai sangat cepat dipanen, kaya manfaat, dan sama sekali tidak membutuhkan pembukaan lahan baru.
Kelompok ini telah bersinergi dengan berbagai pihak terkait untuk menanam sekitar 100 pohon pisang di lahan seluas satu hektare. Seluruh rangkaian pemberdayaan ini terus berjalan secara masif dengan pendampingan intensif dari organisasi PINUS Sumatera Selatan.
Pisang yang dihasilkan oleh para petani wanita tersebut kemudian diolah menjadi produk keripik bermerek Love Bana. Sebelumnya, keripik tradisional ini hanya dibuat khusus untuk kebutuhan keluarga, jamuan tamu, dan kegiatan desa setempat.
Pendampingan PINUS Sumatera Selatan sangat membantu kelompok dalam memperbaiki proses produksi serta menjaga konsistensi mutu. Mereka juga turut memberikan dukungan penguatan kelembagaan, administrasi bisnis, hingga pengurusan perizinan sertifikasi halal.
Menariknya, penggunaan pisau tradisional bernama kuduk dan anak belati tetap dipertahankan dalam produksi kripik tersebut hingga kini. Hal tersebut sengaja dilestarikan sebagai bagian tak terpisahkan dari pengetahuan dan kearifan budaya lokal.
”Kami tidak hanya membantu warga membuat produk jadi, tetapi juga mendampingi prosesnya agar perempuan percaya diri, punya posisi dalam pengambilan keputusan, dan usahanya berkelanjutan,” ujar Direktur PINUS Sumatera Selatan, Yunita Sari.
Bagi Ani, pemberdayaan ekonomi tersebut berhasil mengubah cara pandang mayoritas perempuan desa dalam melihat alam. Hutan kini diartikan bukan hanya sebagai kawasan pelestarian, melainkan juga ruang hidup yang menyediakan segala kebutuhan pokok.
”Kami baru sadar, hutan itu seperti supermarket tanpa tagihan. Ada pisang, bambu, jambu hutan, semua diberikan tanpa pamrih oleh ibu bumi. Tanggung jawab kita adalah menjaga kelestariannya,” katanya.
Melalui usaha berbasis agroforestri, manfaat menjaga hutan akhirnya dapat dirasakan secara langsung bagi ketahanan ekonomi keluarga. Keterlibatan perempuan dari hulu ke hilir ini turut memberi mereka ruang yang lebih besar dalam mengelola desa.
”Bu Ani menunjukkan bahwa perempuan desa bukan hanya pengamat pasif, tetapi aktor perubahan. Harapannya, semakin banyak ibu-ibu di daerah lain yang terinspirasi sehingga desa dapat semakin mandiri melalui KUPS,” kata Yunita.
Bagi para perempuan Desa Penyandingan, pisang kini bukan lagi sekadar dianggap sebagai komoditas pangan biasa. Tanaman itu menjelma menjadi saksi bisu penguatan posisi perempuan sekaligus penyokong utama kelestarian Hutan Adat Ghimbe Pramunan.
”Saya ingin semakin banyak perempuan desa percaya diri, punya penghasilan, dan menjadi penjaga aktif hutan yang tetap utuh. Kalau hutan rusak, kami kehilangan segalanya,” tutup Ani.
